BERITA
  • 30 Juli 2019
  • 0 Komentar
  • 154 Kali Dilihat
Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pringsewu Melakukan Kegiatan Rumah Pangan Lestari KRPL

Pringsewu – Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pringsewu Melakukan Kegiatan Rumah Pangan Lestari (KRPL)

Kegiatan KRPL di lakukan melalui upaya pemberdayaan wanita dan kelompok masyrakat lainnya Untuk budidaya berbagai jenis tanaman, ternak dan ikan sebagai tambahan untuk memenuhi ketersediaan pangan, sumber karbohidrat, protein, vitamin dan mineral maupun pengolahan hasil. Kegiatan KRPL dapat di lakukan pada pekarangan serta lingkungan perumahan lainnya seperti asrama, pondok pesantren, rusun dan sejenisnya, agar terbentuk suatu kawasan yang kaya sumber pangan yang di produksi sendiri. Pendekatan pengembangan KRPL di lakukan melalui pengembangan pertanian berkelanjutan [sustainable agriculture], pemanfaatan sumber daya lokal [lokal wisdom] dan pemberdayaan masyarakat. Secara konsepsional kegiatan KRPL TAHUN 2019 di kabupaten pringsewu di laksanakan dalam tipe : kegiatan KRPL non bekerja.

Kegiatan KPRL non bekerja merupakan kegiatan KRPL yang tidak termasuk lokasi bekerja BKP sesuai permentan No 43 tahun 2018. Kompenen kegiatan KRPL non bekerja meliputi :

  1. Pekarangan
  2. domplot
  3. pengembangan pekarangan

 

 

menurut awaluddin, strategi pelaksaan kegiatan KPRl akan di laksanakan dalam tiga tahapan yaitu :

  1. Tahap penumbuhan [tahun pertama] pada tahap ini optimalisasi pemanfaatan lahan pekarangan dengan konsep non bekerja mendapat bantuan pemerintah sebesar RP 50.000.000
  2. Tahap pengembangan [tahun kedua] tahap ini merupakan tahap lanjutan yang di tujukan pada kelompok KRPL yang telah di tumbuhkan pada tahaun pertama dan masih aktif serta menunjukkan perkembangan pelaksaan kegiatan sampai ahir tahun 2019. Pada tahap ini kelompok KRPL akan mendapatkan dana bantuan dari pemerintah sebesar 15.000.000
  3. Tahap kemadirian [tahun ketiga] pada tahap ini, pemerintah pusat hanya melakukan monitoring dan pendampingan kegiatan KRPL, sedangkan untuk pemeliharaan selanjutnya d serahkan kepada pemerintah daerah.

Pelaksaan kegiatan KRPL di damingi oleh pendamping kelompok kabupaten serta di koordinasikan bersama dengan aparat provinsi dan kabupaten. Pendamping dan aparat tersebut diharapkan dapat mengawal pemanfaatan dana dan membantu kelompok dalam mengatasi hambatan pelaksaan kegiatan.